Jurusita PN Bekasi Eksekusi Paksa Pengosongan Tanah dan Rumah Milik Warga Cacat Hukum, Upaya Perampasan Layak Diusut

Bekasi, Hukrim678 Dilihat

Kota Bekasi, Metrodua.com – Jurusita Pengadilan Negeri (PN) Bekasi melaksanakan eksekusi paksa pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan milik warga di kelurahan Pengasinan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 berhasil digagalkan oleh pemiliknya. Karena Jurusita Radius Hadiwijawa, S.H, saat membacakan alamat objek yang akan eksekusi tertuang dalam grosse risalah Lelang nomor. 92/2023 tanggal 12 Juni 2003 terletak di Rt 03 Rw 01 No. 45. Sedangkan pembacaan penetapan eksekusi dilakukan Jurusita di alamat lokasi Rt 05 Rw 01 No.14.

Penolakan eksekusi paksa pengosongan dan penyerahan sempat terjadi kericuhan yang dilakukan oleh jurusita PN Bekasi dengan cara menarik paksa Kuasa Hukum pemilik rumah dari gerbang pintu pagar rumah, tetapi setelah Sertipikat Hak Milik Asli ditunjukkan oleh pemilik rumah situasi mulai reda satu persatu mundur dan balik kanan, demikian di katakan Lambok Nababan Pemilik rumah, Kamis(23/11/2023).

Menurut Lambok Nababan Pemilik tanah dan Rumah melalui kuasa hukumnya Joko Sutrisna Dawoed, S.H mengatakan Jurusita PN Bekasi yang dipimpin langsung oleh Radius Hadiwijaya,S.H melakukan eksekusi paksa pengosongan bangunan dan rumah milik klien kami pada hari Rabu(22/11/2023) adalah cacat hukum.

“Jurusita PN Bekasi melakukan eksekusi paksa pengosongan dan penyerahan di alamat rumah klien kami tidak sesuai dengan amar putusan majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap nomor. 63/Pdt.G/PN.Bekasi tanggal 2 Mai 2002. Dan begitujuga tidak sesuai dengan objek alamat dalam Grosse Risalah Lelang nomor. 92/2003 tanggal 12 Juni 2003 yang dibacakan oleh jurusita Radius Hadiwijaya, S.H dan Bambang Riswanto, S.H pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 “, Jelasnya.

Dalam amar putusan majelis hakim nomor. 63/Pdt.G/PN.Bks tanggal 2 Mei 2002, menyatakan sebidang tanah dan bangunan seluas 100 M2 (Meter Persegi) yang terletak di Kampung Pengasinan Rt 03 Rw 01 No.45 Kec. Bekasi Timur atas nama Lambok Nababan adalah harta bersama yang belum dibagi. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sebagian harta yang belum dibagi kepada penggugat, dan atau dilelang kemudian hasil lelangan tersebut dibagi dua antara penggugat dan tergugat, tidak ada disebut Nomor Sertifikat Hak Milik dan nomor ukur.

“Begitu juga alamat objek Grosse Risalah Lelang Nomor. 92/2003 tanggal 12 Juni 2003 yang diterbitkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat, KPKNL Bekasi dibacakan oleh Jurusita Bambang Riswanto, S.H menyebutkan sebidang tanah Hak Milik nomor. 03558/Pengasinan luas 100 M2 Surat ukur no. 1178/Pengasinan/199 tanggal 20 November 1999 atas nama Lambok Namaban demikian berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya dengan segala turutannya di Kelurahan Pengasinan Rt 03 Rw 01 No.45 Kecamatan Bekasi Timur”, Jelas Joko ,S. Dawoed, S.H pada awak media ini.

Lanjut Sekjen DPP LKBH Hipakad’63, selaku Bidang Hukum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Bekasi Joko. S. Dawoed, S.H, menyatakan eksekusi paksa pengosongan tanah dan rumah yang berdiri diatasnya milik klien kami pada hati Rabu(22/11/2023) dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi cacat hukum tidak sesuai amar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 2 Mei 2002, dan grosse lrisalah lelang nomor 92/2003 tanggal 12 Juni 2003, ini upaya “perampasan dan perampokan” .

“Awalnya pada tanggal 26 Mei 2023, Jurusita PN Bekasi Radius Hadiwijaya, S.H, Bambang Riswanto, S.H dan Rina Sulastiowati, S.H mendatangi Rumah Klien kami, dan meninggalkan berkas berita acara Constatering nomor.21/Eks.Ris.Lelang/2022/PN.Bks. Jo.93/2003 dan surat penetapan nomor. 21/Eks.Risalah.Lelang/2022/PN.Bks. Jo. Nomor 93/2003 tentang Constateri yang ditanda tangani Ketua PN Bekasi SURACHMAT, S.H.,M.H tertanggal 15 Mei 2023”, ujarnya .

Ketua PN Bekasi menetapkan, Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dan/atau jika berhalangan dapat menunjuk wakilnya yang sah disertai oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat hukum dan jika dengan meminta bantuan aparat keamanan untuk melaksanakan konstatering terhadap sebidang tanah hak milik 03558/pengasinan, luas 100 M2 surat ukur 1178/pengasinan/1999 tanggal 20 November 1999 atas nama Lambok Nababan berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya dengan segala turutannya di Kelurahan Pengasinan Rt 03 Rw 01 No. 45, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

Kemudian Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Mengundang TNI dan Polri Camat dan lurah, perihal undangan rapat koordinasi Pengosongan dan Penyerahan Tanah dan Bangunan perkara nomor.21/ Eks.Ris.Lelang/2022/PN.Bks. Jo. Nomor 92/2003.

Dalam surat undangan Panitera PN Bekasi nomor. 4559/PAN.W11.U5/HK.02/X/2023 tertanggal 4 Oktober 2023 disampaikan kepada Kapolres Metro Bekasi, Dandim 0507 Bekasi Kota, Kapolsek Bekasi Timur, Koramil 03 Bekasi, Kepala Kecamatan Rawalumbu, Lurah Pengasinan, Kuasa hukum Pemohon untuk hadir pada hari Rabu 11 Oktober 2023 jam.10.00WIB melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan Objek Perkara nomor.21/ Eks.Ris.Lelang/2022/PN.Bks. Jo. Nomor 92/2003. Terhadap sebidang sebidang tanah hak milik 03558/pengasinan, luas 100 M2 surat ukur 1178/pengasinan/1999 tanggal 20 November 1999 atas nama Lambok Nababan berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya dengan segala turutannya di Kelurahan Pengasinan Rt 03 Rw 01 No. 45, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

Komentar