oleh

Kejaksaan Negeri Simalungun Diminta Usut Dugaan Pungli di SMPN 3 Hutabayuraja

Kab.Simalungun,Metrodua.com –  Terkait dugaan Pungutan Liar (Pungli) sebesar Rp 300.000 persiswa yang dilakukan oleh Pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Hutabayuraja Kabupaten Simalungun. Pungutan tersebut dilakukan pihak sekolah untuk belanja Komputer dan pemasangan jaringan internet Wifi, membuat sejumlah orangtua siswa mengeluh dalam kondisi perekonomian dimasa pendemi Covid-19. Hal permasalahan tersebut diminta agar Kejaksaan Negeri Simalungun dapat mengusut sampai tuntas.

Menurut informasi dari para orangtua siswa tidak ditulis jatidirinya kepada Metrodua.com mengatakan hasil rapat komite  dengan pihak sekolah memutuskan biaya pembelian komputer dan pemasangan jaringan internet Wifi di SMPN 3 Hutabayuraja dipungut dari orangtua siswa sebesar Rp.300.000 persiswa. Padahal kondisi itu para siswa/i masih belum bisa masuk sekolah karena pandemi Covid-19.

“Biaya sebesar Rp 300.000 itu sangat berat dimasa pendemi ini. Kami ini adalah petani dari mana bisamendapatkan uang sebesar itu”.Keluhnya Orangtua siswa pada Metrodua.com Jumat(23/3/2021)

Elekson Gultom Komite SMPN 3 Hutabayuraja secara tertulis disampaikan kepada redaksi Metrodua.com dan ke kantor Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Mafia Peradilan dan Anti Korupsi Republik Indonesia (LSM KAMPAK-RI)  berbunyi SMPN 3 Hutabayuraja menerima sumbangan sebesar RP 300 ribu dari orangtua hasil kesepakatan bersama dengan ketua komite sekolah. Adapun sumbangan  sebesar Rp 300 ribu diberikan orangtua melalui  musyawarah dan mufakat yang telah dilakukan pada tahun 2019. Kata komite dalam isi surat tersebut.

Menurut Indra Pardede  Sekjen DPN LSM KAMPAK RI, mengatakan menyatakan surat yang disampaikan oleh Ketua Komite SMPN 3 Hutabayuraja Kabupaten Simalungun ,tertandatangan oleh Pak Elekson Gultom yang membantah dan menyatakan peristiwa pungutan sebesar Rp.300.000 persiswa untuk biaya belanja jaringan internet Wifi dan belanja Komputer dipungut tahun 2020,  itu merupakan hasil musyawarah dan mufakat  pada tahun 2019. Berati benar SMPN 3 Huta Bayu Raja melakukan pungutan dari orangtua siswa. Sementara peraturan pemerintah melarang komite sekolah memungut biaya sekolah yang dibebankan kepada siswa dan orangtua siswa.

“Didalam Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (permendikbud) nomor 75 Tahun 2016 tentang  Komite Sekolah . Sangat jelas didalam pasal 12 berbunyi  komite sekolah, baik perorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya. Komite dan Kepala SMPN 3 Huta Bayu Raja telah sepakat dengan sengaja mengabaikan Permendikbud Nomor.75 tahun 2016  pasal 12 dan Permendikbud nomor. 44 Tahun 2012, pasal 9 ayat 1″. Jelas Indra.

Sementara itu,  sesuai dengan laporan informasi yang telah disampaikan oleh pimpinan redaksi Metrodua.com nomor: 32/LI/RED/METRODUA.COM/X/2021. tertanggal 13 Oktober 2021 tentang dugaan Pungli di SMPN 3 Hutabayuraja Kabupaten Simalungun. Berharap agar Kejaksaan Negeri Simalungun dapat mengusut tuntas. (Oswal/Richat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed