oleh

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kab.Bekasi Salurkan Bantuan Bagi Korban Banjir Jebolnya Tanggul Citarum Pebayuran

Kab.Bekasi,Metrodua.com – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno, SM , menyalurkan bantuan bagi korban banjir atas  jebolnya tanggul Citarum di Babakan Banten, Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran. Minggu (21/2/2021)

Nyumarno mengatakan jebolnya tanggul Citarum Babakan Banten di Desa Sumberurip Kecamatan Pebayuran membuat puluhan ribu Kepala Keluarga (KK) mengalami kebanjiran  dan hampir merata di 20 Kecamatan Se Kabupaten Bekasi mengalami banjir seharusnya Bupati Bekasi segera tetapkan tanggap darurat di wilayahnya.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi  segera menetapkan Kabupaten Bekasi dengan status “siaga darurat banjir”, dan kemudian segera pula ditetapkan menjadi “tanggap darurat banjir”,” ungkap Nyumarno, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi.pada awak media.

Kalau Siaga Pandemi Covid-19 kan Bencana Non Alam, kemarin bisa sampai ada refocusing anggaran. Nah sekarang ini kan Banjir masuknya Bencana Alam. Jadi saya berharap regulasi membolehkan ditetapkannya status Kabupaten Bekasi Tanggap Darurat Banjir, agar dapat dialokasikan anggaran besar untuk tanggap darurat banjir.

“Ini jelas kondisinya berbeda, bencana non alam (Covid-19), dan bencana alam (banjir),” tegas Nyumarno.

Dengan ditetapkannya Kabupaten Bekasi menjadi tanggap darurat banjir, maka harus dilakukan hal-hal strategis, bahkan bisa mengambil anggaran dana tak terduga untuk kondisi tanggap darurat, sehingga dapat dipergunakan untuk penanganan korban dan dampak banjir.

Penanganan banjirpun juga bermacam-macam, dari mendirikan posko dapur umum, posko kesehatan, baju layak pakai, susu bayi, makanan bayi, pampers untuk balita, bantuan makanan siap saji, bantuan logistik lain, armada dan peralatan di BPBD, insentif rekan-rekan di BPBD, bahkan bisa juga penambahan perahu karet, namun upayakan perahu karet yang pakai mesin, agar sesuai kondisi arus banjir yang sangat deras.

“Penetapan siaga darurat banjir ini juga harus disampaikan ke Propinsi Jawa Barat, agar Kabupaten Bekasi juga masuk dalam siaga darurat banjir di wilayah Jawa Barat.

Dia menjelaskan, penetapan “status siaga darurat banjir” dan kemudian ditingkatkan menjadi “status tanggap darurat banjir” oleh Pemkab Bekasi ini sudah sangat layak dan sudah berdasarkan kondisi real banjir di lapangan, ungkapnya

Politisi PDI Perjuangan ini juga menambahkan, hal lain yang tak kalah penting, di Kabupaten Bekasi ini ada Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TFTJSP), yang tugasnya mengkoordinasikan penyaluran CSR dari ribuan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Pindahkan perencanaan alokasi CSR, untuk penanganan korban dan dampak banjir, ini bisa dilakukan secepatnya, dan tanpa banyak regulasi lagi, cetus Nyumarno.

20 Kecamatan dilanda Banjir 

Jebolnya tanggul Citarum di Babakan Banten, Desa Sumberurip, Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (21/2/2021) dini hari, semakin memperparah kondisi banjir. Saat ini wilayah terdampak banjir disebutkan tersebar di 20 kecamatan.

Atas hal ini, Nyumarno Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi mendesak pemerintah daerah untuk segera menetapkan status tanggap darurat banjir, karena dampaknya yang sudah meluas ke hampir seluruh kecamatan.

“Pemkab Bekasi harus segera menetapkan Kabupaten Bekasi dengan status siaga darurat banjir, dan kemudian segera pula ditetapkan menjadi tanggap darurat banjir,” kata  Nyumarno kepada  awak media, Minggu (21/2/2021).

Menurutnya, pemerintah daerah perlu bertindak cepat terkait penetapan status banjir yang termasuk kategori bencana alam. Sehingga, kata dia, kebutuhan anggaran yang berkaitan dengan penanganan banjir bisa dialokasikan.

“Saya berharap regulasi membolehkan ditetapkannya status Kabupaten Bekasi tanggap darurat banjir, agar dapat dialokasikan anggaran besar untuk penanganan,” imbuh politisi PDIP itu.

Nyumarno menyatakan dengan ditetapkannya status tanggap darurat banjir, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menyusun hal-hal strategis terkait penanganan korban dan dampak banjir.

Ia menjelaskan, upaya yang bisa dilakukan, seperti mendirikan posko dapur umum dan kesehatan, pemenuhan kebutuhan logistik, armada, peralatan BPBD, hingga insentif para petugas yang terlibat.

“Bahkan bisa mengambil anggaran dana tak terduga untuk kondisi tanggap darurat, sehingga dapat dipergunakan untuk penanganan banjir,” ungkapnya.

Penetapan status tanggap darurat, lanjut Nyumarno, juga perlu dikoordinasikan ke pemerintah provinsi, agar Kabupaten Bekasi masuk dalam siaga darurat banjir di wilayah Jawa Barat.

“Penetapan status siaga darurat banjir menjadi status tanggap darurat banjir ini sudah sangat layak dan sudah berdasarkan kondisi real banjir di lapangan,” tegasnya.

Selain itu, sambungnya, pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan CSR dari ribuan perusahaan di Kabupaten Bekasi, untuk penanganan banjir agar bisa berjalan optimal tanpa terbentur regulasi.

“Kami dari DPRD juga akan membantu memantau penanganan banjir di lapangan. Saya juga mengimbau masyarakat Bekasi lainnya yang tidak terdampak banjir termasuk pelaku-pelaku usaha dan pabrik di Bekasi, ayo kita bantu korban banjir,” Tegas Nyumarno

Bantuan dari Udara

Sebelumnya pihak kepolisian memperkirakan sekitar 10 ribu kepala keluarga (KK) dari empat desa, terdampak tanggul Citarum yang jebol.

“Ini ada sekitar 10 ribu KK dari empat desa. Jebol tanggulnya semalam sekitar jam 22.00 WIB, sekarang terendam semuanya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus.

Kondisi banjir yang cukup parah, membuat petugas menggunakan alternatif udara untuk melakukan pencarian dan distribusi logistik kepada warga terdampak.

“Dari Polda Metro Jaya kita kasih bantuan sembako. Dan ada bantuan dari helikopter dari Mabes Polri dan TNI untuk memberikan bantuan langsung,” tandas Yusri . (LN/Adv)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed